SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga pelayanan publik, meski dana transfer dari pusat ke daerah dipotong hingga Rp330 miliar.
Hal itu disampaikan SDK saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2026 bersama para bupati se-Sulbar, Rabu (15/10/2025), di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju.
Rakor ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov, Pemkab se-Sulbar, dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage (UHC).
SDK menyebut, pemotongan dana transfer yang mencapai sekitar Rp1 triliun per provinsi tentu berdampak besar, namun pemerintah daerah diminta untuk tetap tangguh dan adaptif.
“Kita tidak ingin menyalahkan pusat, karena itu kebijakan nasional yang harus kita hadapi bersama,” ujar SDK.
Menurutnya, kendati defisit mencapai ratusan miliar rupiah, pembiayaan pendidikan dan kesehatan tidak akan terganggu.
“Pendidikan tetap jalan, hak-hak guru tetap kita penuhi. Sektor kesehatan pun harus tetap kuat agar masyarakat tetap terlayani,” tegasnya.
SDK menutup pertemuan dengan ajakan kepada seluruh kepala daerah agar bergandengan tangan menjaga stabilitas fiskal daerah, demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
