SWARAMANDAR.COM, MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (11/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan jawaban atas pandangan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Masukan DPRD akan kita jadikan dasar untuk menyempurnakan APBD agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, serta memperluas akses layanan publik,” kata SDK dalam sambutannya.
Rapat Paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, jajaran Pemerintah Provinsi, serta pejabat terkait. Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, juga hadir mendampingi jalannya rapat sebagai bentuk dukungan birokrasi terhadap agenda pembahasan keuangan daerah.
Murdanil menegaskan pentingnya forum paripurna sebagai wadah memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, penyusunan APBD harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.
“Melalui forum paripurna ini, kita meneguhkan komitmen bersama bahwa pengelolaan APBD harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi alat nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi rakyat,” lanjut Murdanil.
Dengan semangat tersebut, diharapkan penyusunan APBD 2026 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dan memperkuat arah kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Paripurna DPRD Sulbar ini sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi politik yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga setiap keputusan anggaran benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulbar.
