SWARAMANDAR.COM, MAJENE – Dunia pendidikan di Kabupaten Majene kembali tercoreng. Seorang kepala sekolah di SMA Negeri 2 Majene diduga terlibat kasus pelecehan seksual terhadap siswinya. Kasus yang kini tengah ditangani Polres Majene ini menuai kecaman keras, salah satunya dari Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Majene.
Ketua Kohati Majene, Nur Atika, menegaskan bahwa sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar, bukan justru menimbulkan trauma. Ia mendesak aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak membiarkan kasus ini berhenti di tengah jalan.
“Kami mengecam keras perbuatan yang mencederai dunia pendidikan ini. Sekolah seharusnya ramah anak, bukan ruang ancaman. Kami minta Polres Majene usut tuntas tanpa pandang bulu,” tegasnya, Sabtu (13/9/2025).
Selain menyoroti aspek hukum, Kohati Majene juga menekankan pentingnya pemulihan psikologis bagi korban. Trauma, menurutnya, bisa berimbas panjang terhadap masa depan pendidikan dan perkembangan mental anak. Negara, kata dia, wajib hadir lewat konseling, rehabilitasi, dan pendampingan intensif.
Kasus ini jelas tidak bisa dianggap sepele. Terdapat regulasi tegas yang melindungi anak dari kekerasan, mulai dari UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022), hingga Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Semua aturan itu mewajibkan penindakan tegas terhadap pelaku serta perlindungan penuh bagi korban.
Kohati menilai, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar. Pengawasan berlapis terhadap tenaga pendidik dan pimpinan sekolah mutlak dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami tidak ingin kasus ini dianggap angin lalu. Pendidikan adalah gerbang masa depan, dan gerbang itu harus dijaga dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan,” pungkas Nur Atika.
Kini publik menanti keseriusan aparat penegak hukum menuntaskan kasus yang menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Majene tersebut.
